ALFANI, TSANIA NUHA (2025) PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PROSES PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH DI KABUPATEN SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200270_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200270_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (398kB) | Download (398kB)

Abstract

Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya hibah, yaitu pemberian hak secara cuma-cuma yang bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata. Hibah tanah wajib dibuat melalui akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar pencatatan di Badan Pertanahan Nasional agar sah dan memiliki kekuatan hukum. Banyak masyarakat yang melakukan hibah tanpa melibatkan PPAT, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan melemahkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPAT dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui hibah di Kabupaten Semarang, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas peran PPAT dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.
Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan data primer dengan cara wawancara dan pengumpulan data sekunder dengan cara studi kepustakaan, dan analisis data penelitian menggunakan analisis data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PPAT memiliki peran sentral sebagai pembuat akta autentik, penguji keabsahan dokumen, penghubung dengan Kantor Pertanahan, dan edukator bagi masyarakat agar hibah sesuai ketentuan hukum. Kendala yang ditemukan meliputi pemberian keterangan tidak benar, upaya penghindaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pelanggaran hak legitime portie, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan verifikasi data, penegakan sanksi pajak, prosedur baku persetujuan ahli waris, pengawasan ketat terhadap PPAT, dan edukasi hukum kepada masyarakat.
Kata Kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Akta Hibah, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dosen Pembimbing:	Hasana, Dahniarti | nidk8954100020
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	20 Nov 2025 03:55
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42181

Actions (login required)

View Item