Pratama, Nanang Restu Adi (2025) IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERBALIK (SHIFTING THE BURDEN OF PROOF) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900255_fullpdf.pdf Baca Disini (971kB) | Download (971kB)
	Text Ilmu Hukum_30301900255_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (95kB) | Download (95kB)

Abstract

Implementasi beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang tercantum dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 KUHAP. Apabila terdakwa tidak melakukan pembuktian terkait asal-usul harta benda yang diduga korupsi, tentu hal ini akan dijadikan bukti bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana korupsi. Karena, dengan ketidakmampuan terdakwa dalam membuktikan asal-usul harta benda yang diduga hasil korupsi itu akan memperkuat alat bukti yang sudah ada yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan delik korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Pembuktian Terbalik (Shifting The Burden Of Proof) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang, Hambatan-hambatan Pembuktian Terbalik (Shifting The Burden Of Proof) Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Solusi dalam penyelesaiannya proses pembuktian perkara korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, sehubungan permasalahan yang ditemui adanya kasus tindak pidana korupsi di Kota Semarang dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan data sekunder berupa studi pustaka yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Pembuktian Terbalik (Shifting The Burden Of Proof) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang belum menerapkan pembuktian terbalik dikarenakan adanya ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam kebijakan legislasi tindak pidana korupsi, karena seluruh bagian inti delik disebutkan sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya tidak ada, dan Hambatan-hambatan Pembuktian Terbalik (Shifting The Burden Of Proof) Dalam Tindak Pidana Korupsi, yaitu pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, Pembuktian terbalik bertentangan hak asasi manusia terkait asas the right to remain silent dan non self incrimination , kurangnya ahli untuk mengusut kasus korupsi, masih banyaknya jumlah hakim dan jaksa yang tidak bersih, kurangnya peran serta masyarakat dan Solusi dalam penyelesaiannya proses pembuktian perkara korupsi, sehingga diperlukan ada dua langkah baru, salah satu nya adalah menggunakan teori “keseimbangan kemungkinan pembuktian” (balanced probability of principles), yaitu keseimbangan yang proposional antara perlindungan individu dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas dasar bahwa harta kekayaan diduga kuat berasal dari korupsi. Berdasarkan perihal tersebut bahwa harta kekayaan diduga kuat berasal dari korupsi, maka tersangka dapat diwajibkan untuk melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah.

Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana, Korupsi,Implementasi.

Dosen Pembimbing:	Kusriyah, Sri | nidn0619109001
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	19 Nov 2025 09:11
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42170

Actions (login required)

View Item