Penelitian ini membahas kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fokus utama penelitian adalah bagaimana penerapan pendekatan peradilan pidana anak yang mengedepankan aspek perlindungan, rehabilitasi, dan kekhususan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus pencurian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan dan implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA telah mengatur mekanisme penyelesaian perkara anak secara khusus dan berkeadilan restoratif, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti lembaga pembinaan, pekerja sosial, dan psikolog anak. Kondisi tersebut menghambat efektifitas penanganan kasus pencurian oleh anak secara proporsional dan humanis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal dalam perlindungan dan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga mendukung tujuan keadilan dan perlindungan hak anak di Indonesia.
Kata Kunci: Hukum Pidana Anak, Pencurian, UU SPPA.