Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis kepemilikan hak atas tanah oleh yayasan, dengan studi kasus pada Yayasan Qistos Nusa Madani di Ungaran. Yayasan sebagai badan hukum nirlaba memiliki kedudukan hukum tertentu dalam memperoleh dan mengelola hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 serta peraturan pertanahan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum kepemilikan tanah oleh yayasan dan kendala-kendala yuridis yang dihadapi Yayasan Qistos Nusa Madani dalam memperoleh hak atas tanah.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak yayasan serta instansi terkait. Hasil penelitian menyatakan Yayasan Qistos Nusa Madani dalam penguasaan tanahnya menggunakan Hak Pakai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya. Penggunaan Hak Pakai tersebut telah ditempuh melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mulai dari proses pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan sertipikat Hak Pakai oleh Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, secara yuridis penguasaan tanah oleh yayasan telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku serta memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan sosial yayasan.
Penelitian ini merekomendasikan agar Yayasan Qistos Nusa Madani tetap mempertahankan penggunaan Hak Pakai dalam penguasaan tanahnya, karena mekanisme tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui jalur Hak Pakai, yayasan memperoleh kepastian hukum serta legalitas atas tanah yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Dengan demikian, penguasaan tanah oleh yayasan tidak hanya sah secara administratif dan yuridis, tetapi juga sejalan dengan tujuan pendirian yayasan sebagai badan hukum nirlaba yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kata Kunci: Yayasan, Hak Pakai atas Tanah, Analisis Yuridis, Kepemilikan, Hukum Pertanahan.