Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang marak terjadi di masyarakat, termasuk di Kabupaten Pati. Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti, di mana seorang pemuda melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak yang berawal dari perkenalan melalui media sosial hingga berlanjut pada tindakan persetubuhan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif.
Hasil penilitian konstruksi hukum pada perkara tindak pidana asusila dalam Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pti. Terdapat dua unsur secara konstruksi hukum yaitu: secara analogi Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.
Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak ini menjalankan sesuai hasil dari putusan hakim pada Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Pt. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. dengan mengacu pada terpenuhinya unsur - unsur tindak pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, Konstruksi Hukum, Pertanggungjawaban hukum.