Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat karena berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Anak sebagai subjek hukum yang pasif, sangat rentan menjadi korban karena belum mampu melindungi diri sendiri. Dalam konteks hukum Indonesia, berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Meskipun regulasi sudah cukup komprehensif, pelaksanaan penegakan hukum sering kali belum mencerminkan keadilan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN.Smg, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus tersebut telah dilaksanakan melalui proses peradilan yang sesuai prosedur, namun belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap korban yang masih anak-anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun 8 bulan serta denda yang cukup besar, namun belum disertai pertimbangan rehabilitasi psikologis korban atau dampak jangka panjang terhadap keluarga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem perlindungan hukum anak, termasuk pendampingan pasca trauma serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara kejahatan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Pencabulan, Anak, Putusan Pengadilan