Penelitian ini menganalisis peran krusial unsur kerugian keuangan negara dalam penentuan kualifikasi dan pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan studi kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengkaji pengaturan kerugian keungan negara serta perkembangan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara merupakan unsur konstitutif yang harus dibuktikan secara aktual dan terukur, bukan hanya potensi, sebagai dasar klasifikasi tindak pidana dan penentuan bobot pidana. Pembuktian kerugian negara yang konkret dan terukur sangat memengaruhi proses klasifikasi tindak pidana korupsi, dari ringan hingga paling berat, serta penjatuhan sanksi pidana yang proporsional sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Namun, aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan di lapangan, termasuk kompleksitas audit investigatif, manipulasi dokumen, kesulitan memperoleh saksi ahli yang independen dan kompeten, serta perbedaan interpretasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian kerugian negara tidak hanya berfungsi sebagai syarat formal, tetapi juga sebagai indikator kerusakan sosial, moral, dan institusional akibat korupsi, yang memerlukan sinergi kuat antarlembaga penegak hukum dan auditor negara untuk mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci : Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian.