Yunani, Farhan A. (2025) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE MEDIASI DI BADAN PERTAHANAN NASIONAL (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Brebes). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200110_fullpdf.pdf Baca Disini (974kB) | Download (974kB)
	Text Ilmu Hukum_30302200110_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (250kB) | Download (250kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan secara mendalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui metode mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang sering muncul dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat. Dengan memahami mekanisme mediasi BPN dan tantangan yang ada, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik pertanahan.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis menggabungkan analisis hukum dengan konteks sosial untuk memahami fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendeketan antropologi hukum sebuah metode yang mempelajari berbagai cara penyelesaian sengketa, baik di masyarakat modern maupuan tradisional. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan secara menyeluruh dan tertulis berdasarkan hasil penelitian Pustaka. Data penelitian bersifat kualitatif, diperoleh dari data primer melalui wawancara langsung dengan Kasubsi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes, dengan memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan hasil penelitian tanpa melakukan penilaian atau justifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di BPN dimulai dari pengaduan, kajian kasus, hingga mediasi formal yang mengundang para pihak sebanyak tiga kali. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan dan itikad baik para pihak, karena BPN tidak memiliki kewenangan memaksa kehadiran. Apabila mediasi gagal, para pihak diarahkan ke jalur hukum lain. Hambatan utama dalam penyelesaian sengketa di masyarakat meliputi masalah perwakilan oleh pengacara yang kurang memahami konteks, kompleksitas bukti kepemilikan (seperti dokumen tidak lengkap atau warisan lisan), serta intervensi pihak ketiga (spekulan atau mafia tanah) yang memperpanjang waktu dan meningkatkan biaya. Faktor sosial-budaya, seperti nilai persaudaraan dan agama, juga berperan penting dalam mendorong penyelesaian damai. Untuk mengatasi hambatan ini, disarankan adanya verifikasi lapangan wajib, sistem pendampingan hukum, penguatan basis data pertanahan, sanksi tegas bagi penghambat mediasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui program seperti "Gema Patas" dan legalisasi aset melalui sertifikasi tanah.
Kata kunci: Badan Pertanahan Nasional, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Tanah.

Dosen Pembimbing:	Sari, Ratih Mega Puspa | nidn0624108504
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	19 Nov 2025 02:34
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42115

Actions (login required)

View Item