Aziz, Muhammad Ibrahim Nur (2025) ANALISIS YURIDIS PRODUK UMKM MAKANAN MELALUI SERTIFIKASI HALAL DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200185_fullpdf.pdf Baca Disini (953kB) | Download (953kB)
	Text Ilmu Hukum_30302200185_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (4MB) | Download (4MB)

Abstract

UMKM makanan di Semarang tumbuh dengan pesat sebagai wujud kreativitas masyarakat dan sebagai cerminan budaya kuliner daerah. Namun, kemajuan ini tidak hanya membutuhkan inovasi dalam rasa, tetapi juga memastikan kualitas dan jaminan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal berfungsi bukan hanya sebagai tanda religius, tetapi juga sebagai standar kebersihan, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi para konsumen. Meskipun begitu, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami tantangan seperti kurangnya sosialisasi, pemahaman, dan biaya terkait proses sertifikasi halal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang pengaturan sertifikasi halal dalam hukum perdata di Indonesia serta perannya dalam memperkuat keberadaan UMKM makanan di Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi produk UMKM makanan dan untuk mengetahui Pengaturan sertifikasi halal produk UMKM makanan dalam hukum perdata.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, jenis dan sumber data data adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan, analisis datanya deskriptif kualitatif, metode analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukka bahwa prosedur sertifikasi halal bagi prduk umkm makanan diantaranya: pendaftaran dan verifikasi, perhitungan dan pembayaran biaya, pemeriksaan dan permintaan dokumen tambahan, laporan dan fatwa halal, dan penerbitan sertfikat oleh BPJPH. Pengaturan sertifikasi halal produk UMKM makanan dalam hukum perdata tidak hanya ada pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal (PMH) tetapi terdapat juga beberapa pengaturan-pengaturan lain seperti Peraturan Perundang-undangan No. 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 menjelaskan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), Pengaturan Jaminan Produk Halal (JPH) juga memilik keterkaitan dengan Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), terutama asas keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum. Sinergi ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak sekadar menambah “kewajiban administratif”, melainkan menciptakan ekosistem pasar yang sehat serta konsumen yang terlindungi.

Kata Kunci : BPJPH, Produk UMKM Makanan, Serfikasi Halal.

Dosen Pembimbing:	Fitri, Dini Amalia | nidn0607099001
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	19 Nov 2025 02:04
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42103

Actions (login required)

View Item