Purnomo, Muh. (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT SWASTA DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Muh Purnomo.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200083_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Perlindungan Hukum Profesi Tenaga Kesehatan di rumah Sakit Swasta di Indonesia Yang Belum Berkeadilan, Untuk menganalisis dan menemukan Kelemahan-Kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Profesi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Swasta di Indonesia, Untuk menganalisis dan menemukan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Profesi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Swasta di Indonesia berbasis Nilai Keadilan Pancasila.
Metode Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa hukum nondoktrinal, dan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi komperhensip studi pustaka. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi.
Hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Regulasi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di rumah sakit swasta di Indonesia masih menghadapi ketidakadilan dan ketidakcukupan. Meskipun Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 telah memberikan pengakuan atas peran penting tenaga kesehatan dengan sejumlah hak, implementasinya masih terkendala, terutama dalam aspek tanggung jawab hukum dan perlindungan terhadap risiko profesi. Tenaga kesehatan memainkan peran esensial dalam pelayanan kesehatan, namun regulasi yang ada belum sepenuhnya melindungi mereka dari risiko hukum akibat tindakan kesehatan sehingga perlu adanya regulasi tambahan yang lebih berimbang dan melindungi layanan sebagai profesi. 2) Analisis yang didasarkan dengan teori Lawrence Friedman's, kelemahan ini mencakup tiga komponen utama: substansi hukum dengan mengatur hak dan perlindungan spesifik bagi tenaga kesehatan di sektor swasta, struktur hukum yakni lembaga dan aparat hukum yang bertanggung jawab menegakkan perlindungan. Kelemahan struktur hukum kurangnya koordinasi antara pemerintah, rumah sakit, dan asosiasi profesi, serta keterbatasan dalam pengawasan atas perlindungan hukum di rumah sakit swasta, dan budaya hukum mencakup sikap, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat, khususnya tenaga kesehatan dan pengelola rumah sakit, terhadap regulasi. Kelemahan budaya hukum terlihat dari rendahnya kesadaran akan hak-hak hukum, minimnya sosialisasi aturan perlindungan, dan kurangnya partisipasi tenaga kesehatan dalam advokasi hukum. 3) Rekonstruksi Pasal 193 Direkonstruksi menjadi “Rumah Sakit bertanggung jawab Penuh secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit”, dan pada Pasal 273 direkonstruksi dengan memasukkan prosedur mediasi obligatoris yang berbasis pada prinsip keadilan Pancasila, serta mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak ketenaga kesehatan.

Kata Kunci : Rekonstruksi; Nakes; Rumah Sakit Swasta, Keadilan Pancasila

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Wahyuningsih, Sri Endah and Arpangi, Arpangi | nidn0605036205, nidn0628046401, nidn0611066805
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	01 Oct 2025 03:43
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41903

Actions (login required)

View Item