Penelitian bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum bagi pelaku penyertaan dalam perkara tidak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, pertimbangan hakim dalam penerapan penyertaan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor:75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg.
Metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada, dengan menggunakan teori pertanggung jawaban hukum dan Keadilan Pancasila.
Hasil penelitian dan pembahasan bahwa (1) Bahwa tanggung jawab hukum bagi pelaku penyertaan dalam perkara tidak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair. Dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. (2) Pelaksanaan pertimbangan hakim dalam penerapan penyertaan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor:75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg dalam memutus perkara menggunakan beberapa dasar pertimbangan hukum menjadi 2 bagian yaitu pertimbangan hakim yuridis dan pertimbangan hakim non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim melakukan pembuktian unsur-unsur memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa, dalam hal yang dapat memberatkan dan meringankan sanksi pidana.

Kata Kunci : Penerapan, Penyertaan, Korupsi