Konflik yang terjadi di masyarakat adat, terutama sengketa tanah ulayat, menjadi tantangan besar karena melibatkan dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum negara. Dalam konteks ini, peran kepolisian sebagai mediator sangat penting untuk menjembatani kedua sistem hukum tersebut guna mencapai penyelesaian yang adil dan damai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi peran kepolisian dalam mediasi konflik masyarakat adat di Polresta Sorong Kota.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini mengungkap bagaimana kepolisian menjalankan fungsi mediasi serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepolisian telah mengupayakan mediasi dengan pendekatan dialog dan musyawarah serta integrasi hukum adat dan hukum formal, masih terdapat kendala signifikan terkait pemahaman hukum adat, pelatihan budaya, dan pedoman operasional.
Peningkatan efektivitas mediasi dapat dilakukan melalui pelatihan aparat dan keterlibatan aktif tokoh adat. Mediasi yang efektif berdampak positif pada penyelesaian sengketa tanpa kekerasan, pemeliharaan harmoni sosial, dan peningkatan rasa keadilan masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, penyusunan pedoman yang jelas, serta kolaborasi dengan lembaga terkait untuk mendukung mediasi konflik masyarakat adat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kepolisian, Mediasi Konflik, Masyarakat Adat, Hukum Adat, Polresta Sorong Kota.