LAMBANG, RADEN BIMO DWI (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL EVALUASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400237_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400237_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (114kB) | Download (114kB)

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual semakin meningkat di Indonesia. Tindak
pidana ini sangat merugikan bagi korban karena dampak yang ditimbulkan. Korban harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagaimana telah di- atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, akan tetapi perlindungan atas hak-hak korban kekerasan seksual belum optimal karena adanya kelemahan- kelemahan dari segi substansi hukum, maupun budaya hukum. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan socio legal research. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1. Perlindungan korban juga dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung): (1) Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan); (2) Perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materiil maupun non-materi. 2. Implikasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terdapat kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hak korban, dari segi: (1) substansi hukum, yakni: (i) belum semua bentuk tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (ii) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membuka ruang hukuman subsider atau hukuman pengganti pada pelaku pada mekanisme pemberian restitusi kepada korban, dan (iii) tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual; (2) budaya hukum, yakni: (i) penegak hukum, (ii) masyarakat. 3. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita Akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual: (1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang mengatur terkait bentuk kekerasan seksual seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Negara Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2) Upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual, meliputi: a. Peran pemerintah, b. Peran masyarakat, c. Peran keluarga dan d. Peran diri sendiri.
Kata kunci: Hak, Perlindungan, Korban Kekerasan Seksual

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Sep 2025 06:12
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41598

Actions (login required)

View Item