Pengadaan di tubuh barang dan jasa Polri saat ini dilakukan secara elektronik sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diberi ruang bergerak yang luas secara hukum. E-procurement sebagai suatu sistem informasi merupakan suatu sinergi antara data, mesin pengolah data (yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi, dan jaringan) dan manusia untuk menghasilkan informasi Pengadaan barang/jasa secara elektronik pada dasarnya bertujuan untuk:
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier, serta narasumber pakar hukum. Pengumpulan data melalui metode campuran antara data lapangan dan kepustakaan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan dengan metode induktif. Permasalahan penelitian dianalisis dengan Teori Perlindungan hukum,Teori Sistem Hukum dan Teori Kepastian hukum.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: efektivas hukum pengadaan barang dan jasa di tubuh Polri dari segi efektivitas perundang-undangannya dengan mengacu pada prespektif organisatoris pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peranan lembaga pengawas terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dilihat dari segi empiris yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa belum memberikan sanksi yang cukup tegas sehingga masih terjadi adanya pelanggaran tetapi dengan adanya e- procurement, pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan

Kata kunci: Efektivitas, Pengadaan, Barang dan Jasa, Polri