SUTADHARMA, PUTU ANDY (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENGEMBALIAN UANG ATAU UANG PENGGANTI ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI BALI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400236_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400236_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (86kB) | Download (86kB)

Abstract

Latar belakang permasalahan berawal dari maraknya kasus-kasus korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Bali. Pengelolaan LPD yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan diperkarakan sebagai tindak pidana korupsi. Dilema dalam menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap kasus korupsi LPD di Bali menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam. Apabila uang pengganti dibayarkan ke Kas Negara, kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD tidak terpulihkan. Beberapa putusan hakim menjatuhkan pidana uang pengganti dengan amar yang berbunyi “Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti ke Kas Negara cq LPD”. Pelaksanaan pidana uang pengganti tersebut menjadi multi tafsir dan cenderung tidak berpihak kepada masyarakat/krama yang menjadi korban daritindak pidana korupsi tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Hasil kajian tersebut bertujuan untuk memecahkan isu pemidanaan uang pengganti tindak pidana korupsi yang yang terjadi pada LPD di Bali dari perspektif kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD yang mana korbannya adalah nasabah LPD/krama
Bahwa masih banyak lagi putusan lain yang serupa dengan mencantumkan amar yaitu membebankan pidana uang pengganti yang disetor ke Kas Negara cq. Kas LPD. Tersirat bahwa tujuan pemidanaan uang pengganti dari amar putusan yang berbunyi disetor ke Kas Negara cq. Kas LPD dimaksudkan untuk memulihkan kerugian negara dalam hal ini yang diderita oleh masyarakat selaku nasabah LPD itu sendiri. Tampak pengaturan pemidanaan uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b untuk terdakwa dalam perspektif tindak pidana korupsi yang ada pada LPD di Bali norma hukumnya kabur atau tidak jelas (unclear of norm/vague van de normen). Solusi atas kekaburan norma hukum ini memerlukan intepretasi atau penafsiran bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan yang tujuannya sebagai pengganti kerugian negara dalam hal ini kerugian LPD.
Kata Kunci : Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, LPD.

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jul 2025 01:50
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41577

Actions (login required)

View Item