Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui jalur penal melalui sistem peradilan pidana terpadu diawali melalui proses penyidikan, dimana lembaga yang berwenang menyidik salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, menganalisis hambatan dan solusi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum dan teori bekerjanya hukum.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun terdapat beberapa hambatan, namun pelaksanaan penyidikan namun pada akhirnya dapat terselessaikan dengan baik. Adapun hambatan tersebut adalah berupa hambatan internal maupun hambatan eksternal. Dengan solusi tepat maka hambatan tersebut tidak akan menjadi faktor pehambat dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.
.
Kata kunci : penyidikan; tindak pidana; korupsi