Penelitian ini mengkaji peran dan efektivitas Satuan Intelijen Kepolisian (Satintelkam) Polres Natuna dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan, dengan fokus pada tantangan operasional di wilayah kepulauan. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara mandat normatif (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010) dengan implementasi di lapangan, mencakup dinamika sosial, geografis, dan kelembagaan di Kabupaten Natuna.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satintelkam memainkan peran strategis melalui metode Human Intelligence (HUMINT), Signal Intelligence (SIGINT), dan Open Source Intelligence (OSINT), yang berkontribusi pada identifikasi pelaku, pemetaan motif kejahatan, serta rekonstruksi TKP, sebagaimana terlihat dalam kasus KM Samudra dan Bunguran Timur. Namun, efektivitasnya menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan teknologi forensik, minimnya SDM bersertifikasi, dan hambatan geografis. Analisis berbasis teori kewenangan, sistem hukum Friedman, dan kepastian hukum mengungkap disparitas antara kapasitas ideal dan realitas operasional, yang berdampak pada asas peradilan cepat dan validitas pembuktian.
Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, pengadaan alat forensik, serta peningkatan koordinasi lintas instansi (TNI AL, Imigrasi) untuk mengoptimalkan fungsi intelijen. Solusi berbasis konteks lokal, seperti mobile investigative unit dan pelatihan spesialisasi, diusulkan guna memitigasi tantangan geografis dan memperkuat integrasi sistem intelijen dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Satuan Intelijen Kepolisian, tindak pidana pembunuhan, efektivitas operasional, wilayah kepulauan, penegakan hukum, HUMINT, SIGINT.