Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap aspek kesehatan, sosial, dan keamanan nasional. Pemerintah Indonesia memberlakukan sanksi pidana yang tegas, termasuk pidana mati, sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 atas nama Fredi Budiman menjadi salah satu kasus menonjol yang memperlihatkan bagaimana pidana mati diterapkan dalam kasus peredaran narkotika berskala besar. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum dalam penerapan pidana mati dalam perkara tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji konsistensi penerapan hukum dan argumentasi yuridis yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana mati dalam kasus Fredi Budiman didasarkan pada pertimbangan beratnya dampak sosial dan jumlah narkotika yang sangat besar. Mahkamah Agung mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai aktor utama dalam sindikat narkotika internasional dan peran aktifnya dalam mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia. Penerapan pidana mati dalam putusan ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku dan mencerminkan semangat penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa pidana mati masih relevan untuk memberikan efek jera dan sebagai upaya perlindungan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat perdebatan mengenai efektivitas dan keadilan pidana mati dalam konteks HAM dan kemungkinan perbaikan sistem pemidanaan. Studi ini merekomendasikan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan pidana mati, terutama dalam hal akuntabilitas, proporsionalitas, dan jaminan terhadap due process of law.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Pidana Mati, Narkotika, Pemberantasan Narkoba