Kehendak bebas manusia sering kali menjadi faktor yang memicu munculnya persoalan dalam praktik kenotariatan, khususnya terkait dengan pemalsuan akta otentik. Ketidakmampuan untuk sepenuhnya memahami dan mengantisipasi kehendak pihak-pihak yang berhadapan dengan notaris, membuka celah terjadinya penyalahgunaan jabatan, termasuk pemalsuan isi akta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar-dasar pengujian autentisitas akta notaris yang dipalsukan serta menelaah pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap notaris yang terlibat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta studi terhadap putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 303 K/Pid/2004.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa autentisitas akta notaris yang diduga dipalsukan dapat diuji melalui pemahaman mengenai bentuk, sifat, dan fungsi hukum dari akta otentik itu sendiri. Apabila terbukti terjadi pemalsuan, maka akta tersebut dapat kehilangan kekuatan hukum sebagai akta otentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan, bahkan bisa dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum. Dalam hal notaris terbukti terlibat, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan dikenai sanksi etik serta administratif lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

kata kunci :Notaris, Autensitas akta, Pemalsuan