SITUMEANG, RIA DEBORA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 49/PID.SUS/2024/PN MTW). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400253_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400253_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (121kB) | Download (121kB)

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat digolongkan sebagai kejahatan asusila yang dapat membuat masa depan anak menjadi rusak. Dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang Perbuatan Persetubuhan Terhadap Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut di Pengadilan Negeri Muara Teweh. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut di Pengadilan Negeri Muara Teweh.
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis . Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang dengan hubungan keluarga secara berlanjut di pengadilan negeri Muara Teweh diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) dan perundang-undangan terkait. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus melalui berbagai upaya, termasuk rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan penanganan kasus di pengadilan anak. Pidana yang dikenakan pelaku juga diperberat jika perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut atau oleh orang tua korban Hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana ini bersifat berat, dan sistem peradilan anak memberikan perlindungan khusus kepada korban. Hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut di Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakmampuan petugas penegak hukum, lemahnya dukungan dari keluarga dan masyarakat . Solusi meliputi: Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi, Pelatihan Petugas Penegak Hukum, Peningkatan Dukungan dari Keluarga dan Masyarakat.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban. Tindak Pidana Persetubuhan

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Sep 2025 03:43
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41387

Actions (login required)

View Item