Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan Internasional dan ektra ordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan solusinya.
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori negara hukum dan teori hukum sistem hukum.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja berfokus pada penegakan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan. Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) menjadi dasar hukum utama, dengan sanksi pidana yang bervariasi tergantung jenis dan jumlah narkotika yang terlibat. Penanggulangan tindak pidana narkotika, termasuk tembakau sintetis dan sabu, di kalangan remaja membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan rehabilitasi dan pencegahan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Hambatan utama dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, terutama di kalangan remaja, meliputi: akses mudah terhadap narkoba, kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba, serta kurangnya dukungan dan rehabilitasi yang memadai. Solusi yang dapat diambil meliputi edukasi yang intensif, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan sosial dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Narkotika, Remaja