JOKO, TRI (2025) URGENSI PIDANA MATI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN EFEK JERA PADA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400298_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400298_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (94kB) | Download (94kB)

Abstract

Peredaran narkotika di Indonesia telah mencapai jumlah yang memprihatinkan, pidana mati merupakan upaya serius dalam mewujudkan efek jera bagi pengedar narkotika belum berjalan dengan optimal. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan pidana mati bagi pelaku peredaran narkotika di Indonesia saat ini serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dan solusi terkait tidak terwujudnya efek jera melalui pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini.
Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan pidana mati bagi pelaku peredaran narkotika di Indonesia saat ini telah diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun demikian keberadaan PK dan grasi kerap menjadi alasan penundaan bahkan pembatalan eksekusi pidana mati bagi pengedar narkotika. Hambatan yang mengakibatkan tidak terwujudnya efek jera melalui pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini ialah kelemahan yuridis secara formil ialah keberadaan PK dan gerasi yang dapat membatalkan dan menunda eksekusi pidana mati bagi pengedar narkotika. Kelemahan yuridis secara materil berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memuat secara spesifik pengaturan terkait peredaran narkotika secara elektronik atau melalui media sosial dan internet. Hal demikian dapat menjadi sumber semakin meningkatnya peredaran narkotika berbasis digital yang sulit untuk ditindak. Berbagai keadaan ini jelas akan mengakibatkan ketiadaan efek jera bagi pelaku peredaran narkotika. Kendala secara empiris berupa kebutuhan ekonomi yang dapat dikarenakan pengedar merupakan pecandu narkotika sehingga membutuhkan narkotika melalui upaya menjadi pengedar, atau secara murni pengedar memang hanya mencari keuntungan untuk kebutuhan ekonominya, telah mengakibatkan pengedar tidak memiliki pilihan untuk tidak melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Solusi yang dapat dilakukan adalah mengatur pengecualian pemberian grasi terhadap pengedar narkotika pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi mengingat bahwa peredaran narkotika merupakan masalah serius yang dapat merusak masa depan bangsa dan negara. Mengatur secara khusus peredaran narkotika secara digital, agar pengedar narkotika di dunia digital dapat dikenakan pidana mati sebagai pidana maksimal dengan pemberatan. Pemerintah perlu melakukan pengawasan bagi masayarakat, utamanya kalangan remaja secara serius khususnya bagi kalangan masyarakat dengan ekonomi lemah terkait keberadaan peredaran narkotika.
Kata Kunci: (Efek Jera, Narkotika, Peredaran, Pidana Mati).

Dosen Pembimbing:	Ngazis, Muhammad | nidn0601128601
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Sep 2025 01:51
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41310

Actions (login required)

View Item