Pemidanaan terhadap pecandu narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih menunjukkan kelemahan, terutama pada Pasal 103 yang bersifat multitafsir dan seringkali mengabaikan pendekatan rehabilitatif. Hal ini menyebabkan pecandu yang semestinya direhabilitasi justru dijatuhi pidana penjara, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan menemukan regulasi pemidanaan bagi pecandu narkotika belum berbasis nilai keadilan pancasila. (2) menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi pemidanaan bagi pecandu narkotika saat ini. (3) menemukan rekonstruksi regulasi pemidanaan bagi pecandu narkotika berbasis nilai keadilan pancasila.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Paradigma penelitian ini adalah Paradigma konstruktivisme. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, peneliti menggunakan Metode analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.
Hasil penelitian ini adalah (1) Regulasi pemidanaan bagi pecandu narkotika sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya
Pasal 103 dan 127, belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai keadilan Pancasila karena masih membuka ruang multitafsir dan tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang pasti bagi pecandu sebagai subjek yang seharusnya dipulihkan, bukan dihukum. (2) Kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian saat ini meliputi, Kelemahan struktur hukum: Pasal 7 ayat (2) Kelemahan substansi hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih memuat pasal-pasal yang multitafsir, tidak sinkron antar ketentuan, serta belum secara tegas menempatkan rehabilitasi sebagai kewajiban hukum yang bersifat restoratif. Struktur hukum, lemahnya koordinasi dan komitmen aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dalam merujuk penyalahguna ke asesmen IPWL. Kultur hukum, masih kuatnya stigma sosial, rasa takut dipidana, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem rehabilitasi membuat skema wajib lapor tidak berjalan efektif. (3) Regulasi pemidanaan bagi pecandu narkotika berbasis nilai keadilan Pancasila menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menempatkan pecandu sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. Penulis Merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 103 ayat (1) dengan menghapus kata “dapat” menggantinya dengan kata “wajib”, Pasal 127 ayat (2) dengan menambahkan frasa dan hasil assesmen IPWL, serta Pasal 127 ayat (3) dengan menambahkan frasa berdasarkan hasil asesmen IPWL. Kata Kunci: Narkotika; Pemidanaan; Rehabilitasi.