Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan pelanggaran prosedur formil yang dilakukan oleh notaris sehingga mengurangi nilai keotentikan akta yang dibuat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus Notaris (Notaris WP) di Kabupaten Kolaka yang tetap menerbitkan salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 97 Tahun 2021, meskipun minuta akta tersebut belum ditandatangani oleh salah satu pihak penghadap. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kelalaian formil yang dilakukan, mengevaluasi penerapan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, dan menganalisis akibat hukum dari penerbitan salinan akta yang cacat secara prosedural.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi literatur terhadap ketentuan perundang-undangan dan doktrin hukum, sedangkan pendekatan empiris dilaksanakan melalui studi dokumen dan wawancara langsung dengan pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Notaris terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, serta dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik Kenotariatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Notaris WP merupakan bentuk kelalaian prosedur formil yang menyebabkan akta kehilangan sifat otentiknya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. MPD Kolaka dan MPW Sulawesi Tenggara telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara sebagai bentuk pembinaan terhadap pelanggaran tersebut. Penerapan sanksi ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan bertujuan menjaga integritas profesi notaris serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Sanksi Administratif.