library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

DAMPAK HUKUM TERHADAP NOTARIS KABUPATEN BULELENG YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KHUSUS PERPAJAKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NO. 159/PID.SUS/2023/PN.SGR)

Detail Tugas Akhir

DAMPAK HUKUM TERHADAP NOTARIS KABUPATEN BULELENG YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KHUSUS PERPAJAKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NO. 159/PID.SUS/2023/PN.SGR)

INSANI, AMILLIA DWI (2025) DAMPAK HUKUM TERHADAP NOTARIS KABUPATEN BULELENG YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KHUSUS PERPAJAKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NO. 159/PID.SUS/2023/PN.SGR). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
Magister Kenotariatan_21302300015_fullpdf.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
Magister Kenotariatan_21302300015_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (166kB)

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum, namun penetapan seorang Notaris sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan menimbulkan anomali yang signifikan. Penelitian ini mengkaji kasus Notaris KNS di Kabupaten Buleleng yang diputus bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam Dampak Hukum terhadap status jabatan, kewenangan, dan produk hukum Notaris tersebut berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang dihadapi oleh Notaris pasca putusan pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dampak Hukum bagi Notaris yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan sangat signifikan, meliputi potensi pemberhentian dari jabatan Notaris berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c UUJN karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta potensi dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Hal ini berdampak pada hilangnya kewenangan Notaris dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap akta yang dibuat pasca putusan inkracht sebelum pemberhentian resmi. (2) Pertanggungjawaban hukum yang dihadapi Notaris bersifat multidimensional, mencakup pertanggungjawaban pidana (penjara dan denda sesuai putusan), pertanggungjawaban profesional/administratif (pemberhentian dari jabatan oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul Majelis Pengawas), dan pertanggungjawaban etik (sanksi dari Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris Indonesia).

Kata Kunci: Dampak Hukum, Pertanggungjawaban Hukum, Notaris, Tindak Pidana Perpajakan, Putusan Pengadilan

Informasi Item

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints