Setyawan, Joseph Ryan (2025) TINJAUAN YURIDIS CATUR TERTIB PERTANAHAN DI BIDANG PEMILIKAN HAK ATAS TANAH SECARA ABSENTEE DI KABUPATEN DEMAK. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200228_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200228_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (170kB) | Download (170kB)

Abstract

Kabupaten Demak sebagai wilayah dengan dominasi kegiatan agraris menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan, termasuk pengawasan terhadap pemilikan tanah secara absentee. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Pelaksanaan kebijakan Catur Tertib Pertanahan terhadap pemilikan tanah secara absentee di Kabupaten Demak. 2) Kendala dan solusi dalam pelaksanaan program Catur Tertib Pertanahan dalam mengatasi kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Demak.
Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan (study document). Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Pelaksanaan kebijakan Catur Tertib Pertanahan terhadap pemilikan tanah secara absentee di Kabupaten Demak bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, pemerataan penguasaan tanah, serta pemanfaatan lahan secara optimal sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Berbagai regulasi telah mengatur larangan kepemilikan tanah secara absentee, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Pemerintah daerah, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait, melakukan pendataan, pengawasan, serta redistribusi tanah guna memastikan tanah yang dimiliki secara absentee dapat dialokasikan kepada petani yang lebih membutuhkan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum, administrasi pertanahan, serta faktor sosial dan budaya di masyarakat. 2) Pelaksanaan program ini menghadapi beberapa kendala, di antaranya celah hukum yang memungkinkan pemilik tanah menghindari aturan, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya validitas data kepemilikan tanah. Selain itu, keterbatasan koordinasi antar lembaga serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat turut menghambat efektivitas kebijakan ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dapat diterapkan meliputi revisi regulasi guna mempertegas aturan dan sanksi, peningkatan pengawasan melalui sistem digital, serta optimalisasi koordinasi antara pemerintah daerah, BPN, dan aparat hukum. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar pemahaman mengenai kebijakan ini semakin luas. Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan di Kabupaten Demak dapat berjalan lebih efektif dalam mengatasi kepemilikan tanah secara absentee, sehingga distribusi lahan menjadi lebih adil dan pemanfaatannya lebih optimal.
Kata Kunci : Catur Tertib Pertanaha, Tanah Absentee, Demak

Dosen Pembimbing:	Hasana, Dahniarti | nidk8954100020
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	26 Aug 2025 06:42
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40671

Actions (login required)

View Item