Mansyah, Angra (2025) PROBLEMATIKA TERHADAP PEMBEBASAN LAHAN PEMUKIMAN ATAS GANTI RUGI TANAH DAN BANGUNAN TIDAK MENCAKUP KEGIATAN USAHA MASYARAKAT. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100112_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100112_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (230kB) | Download (230kB)

Abstract

Problematika Pembebasan Lahan Pemukiman Atas Ganti Rugi Tanah Dan Bangunan Tidak Mencakup Kegiatan Usaha Masyarakat pada lokasi pemukiman dan kegiatan usaha yang terdampak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika, hukum, dan hambatan dari dampak pembebasan lahan pemukiman atas ganti rugi tanah dan bangunan tidak mencakup kegiatan usaha masyarakat studi kasus jalan Kendari-toronipa. Penulis menggunakan metode Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan yuridis normative sebagai pendekatan penulisan, hasil penelitian menunjukan pembangunan jalan poros Kendari-Toronipa banyak menuai peroblem diantaranya pengantian ganti rugi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau berubah dari pemerintah terkait terhadap masyarakat yang terdampak, kemudian tidak adanya pengantian ganti rugi atas kegiatan usaha masyarakat hal ini menunjukan ketidak tahuan masyarakat dan tidak adanya sosialisasi terkait ganti rugi atas lahan tidak mencakup kegiatan usaha. Rancangan perencanaan dan kepastian hukum yang berlaku dalam hal pengadaan tanah dan ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Serta Pembaruannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 39 tahun 2023 beserta . Pemerintah dalam hal in provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pembangunan jalan Kendari-Toronipa yang didasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Serta Pembaruannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 39 tahun 2023, akan tetapi dalam penerapannya tidak semua diterapkan dari informan yang peneliti wawancarai masih banyak dari mereka yang memperoleh ganti rugi yang tidak sesuai dari kesepakatan atau musyawarah yang sudah dilakukan, dan penerapan ganti rugi tidak mencakup usaha ini yang tidak sama sekali diterapkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini pada kasus ganti rugi Pantai kasilampe kelurahan mata, dan usaha-usaha yang tidak mendapat Ganti rugi dari kerugian usaha yang mereka alami.
Kata Kunci: Problematika, pembebasan lahan, dan ganti rugi

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	26 Aug 2025 06:26
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40664

Actions (login required)

View Item