Wulandari, Wulandari (2025) PERAN NOTARIS DALAM LEGALITAS DOKUMEN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100080_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100080_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (219kB) | Download (219kB)

Abstract

Pemilihan umum sebagai fondasi utama demokrasi memerlukan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menjamin integritasnya. Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 1) peran Notaris dalam memberikan legalitas terhadap dokumen pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 2) kekuatan hukum dokumen pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dilegalisasi oleh Notaris.
Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Konseptual (Conceptual Approach). Jenis Penelitian ini termasuk Penelitian Hukum Normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif.
Hasil Penelitian disimpulkan : 1) Dokumen pengawasan pemilu yang dihasilkan oleh Bawaslu memiliki fondasi kekuatan hukum yang kokoh, bersumber langsung dari mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2) Legalisasi oleh notaris memainkan peran strategis dalam konteks pembuktian, terutama dalam proses hukum terkait sengketa hasil pemilu atau penanganan dugaan pelanggaran. Salinan dokumen pengawasan Bawaslu yang telah dilegalisasi memiliki nilai pembuktian formil yang lebih tinggi. 3) bahwa kewenangan legalisasi notaris memiliki batasan yang krusial, yaitu hanya menyentuh aspek formal keaslian salinan. Notaris tidak memiliki kompetensi atau tanggung jawab untuk mengesahkan kebenaran isi, keabsahan hukum, atau ketepatan keputusan yang terkandung dalam dokumen pengawasan pemilu Bawaslu. Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pembuktian dalam sengketa pemilu dengan ketentuan mengenai legalisasi dokumen oleh notaris. Kejelasan mengenai nilai pembuktian salinan yang dilegalisasi dalam konteks hukum acara pemilu akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dan Penelitian interdisipliner yang melibatkan ahli hukum, ilmu politik, dan teknologi informasi perlu didorong untuk mengeksplorasi cara-cara inovatif dalam meningkatkan keamanan, keandalan, dan kekuatan pembuktian dokumen pemilu di era digital.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Notaris, Legalisasi Dokumen, Pembuktian, Kekuatan Hukum.

Dosen Pembimbing:	Arifulloh, Achmad | nidn0121117801
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	26 Aug 2025 06:24
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40661

Actions (login required)

View Item