Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dampak krisis ekonomi COVID-19 yang menyebabkan banyak perusahaan mengambil langkah meliburkan karyawan, menimbulkan ketidakpastian pembayaran upah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang diliburkan terkait pemenuhan hak upah dan konsekuensi hukumnya.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.
Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang diliburkan selama krisis ekonomi COVID-19 mencakup jaminan kompensasi dan status kepegawaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020, yang memastikan pembayaran upah dan mempertahankan status pekerja yang dirumahkan sebagai bagian dari perusahaan. Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja serta Surat Edaran Kemnaker No. SE-05/M/BW/1998 juga memberikan perlindungan hukum terkait pemenuhan hak-hak pekerja yang dirumahkan. Konsekuensi hukum dari tidak dipenuhinya hak upah dapat berupa perselisihan hubungan industrial yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui perundingan bipartit, mediasi tripartit, dan jika tidak mencapai kesepakatan, melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang putusannya bersifat mengikat dan mewajibkan pengusaha untuk membayarkan upah serta hak-hak lain yang terkait.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsekuensi Hukum, Tenaga Kerja, Upah, Covid-19.