Indonesia, sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, memerlukan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kemajuan di berbagai sektor, seperti transportasi, energi, telekomunikasi, dan lainnya. Berbagai upaya pembangunan infrastruktur ini didanai dan diimplementasikan oleh berbagai proyek-proyek yang melibatkan konsorsium. Kendati demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan proyek infrastruktur yang melibatkan konsorsium seringkali mengalami kendala dalam masalah perlindungan hukum terhadap perjanjian konsorsium itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap akta perjanjian konsorsium oleh notaris dalam proyek infrastruktur di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memperoleh data secara mendalam dan menganalisisnya secara komprehensif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk notaris, pelaku bisnis, dan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perjanjian konsorsium yang disusun oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun terdapat beberapa tantangan terkait dengan kurangnya pengawasan terhadap praktik notaris serta ketidakjelasan dalam beberapa klausul perjanjian yang dapat menimbulkan sengketa.

Kata kunci: perlindungan hukum, akta perjanjian, konsorsium