Di era globalisasi ini teknologi berkembang semakin besar, teknologi dapat berpengaruh positif dan negatif tergantung penggunanya. Dalam melakukan promosi judi online ini biasanya para pemilik situs akan mengiklankan situs judi online mereka kepada para pengguna internet. Hal ini lah penyebarluasan serta perkembangan terhadap situs judi online menjadi berkembang pesat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terhadap Penyedia Layanan Judi Online Melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Subdit V/Tipidsiber Ditrektorat Reserse Kiminal Khusus Polda Jateng, serta Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Penyedia layanan Judi Online Melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Subdit V/Tipidsiber Ditrektorat Reserse Kiminal Khusus Polda Jateng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Penelitian ini dikaji menggunakan tiga teori yaitu teori efektivitas hukum teori sistem hukum, teori penegakan hukum,
Hasil penelitian menunjukan bahwa Locus berada di Kabupaten Surakarta dan Tempus adalah waktu pada Ditreskrimsus Polda Jateng pada saat penyidikan mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan warnet di Wilayah Hukum Jawa Tengah yaitu pada tanggal 15 September 2021. Efektivitas sanksi pidana yang diberikan Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 jo pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci : Efektivitas Sanksi Pidana, Judi Online, Polda Jawa Tengah