Kasus pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam masyarakat, terutama karena anggapan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan adalah hak mutlak suami. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, terdapat perbedaan pandangan terkait pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengatur dan memandang tindakan pemerkosaan dalam perkawinan, serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder, termasuk Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang, serta dokumen hukum terkait. Analisis dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam dan ketentuan hukum positif Indonesia, termasuk KUHP dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan pentingnya hubungan yang didasarkan pada kerelaan dan penghormatan terhadap pasangan, sementara hukum positif Indonesia telah mengakui pemerkosaan dalam perkawinan sebagai bentuk kekerasan yang dapat dipidana melalui UU PKDRT. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek budaya dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, diperlukan upaya sinergis antara edukasi hukum, penegakan hukum, dan pemberdayaan perempuan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik.
Kata kunci: pemerkosaan dalam perkawinan, hukum Islam, hukum positif Indonesia, UU PKDRT, hak asasi manusia.