Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan masyarakat dan merusak integritas administrasi lalu lintas. Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya berperan penting dalam upaya pencegahan melalui peningkatan sistem pengawasan, digitalisasi layanan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkecil celah terjadinya pemalsuan dokumen kendaraan, sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak kepolisian, petugas Samsat, serta masyarakat pengguna layanan. Selain itu, studi dokumen dan observasi langsung dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata terkait implementasi kebijakan pencegahan pemalsuan STNK dan BPKB.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem verifikasi berlapis, pengadaan material yang ketat, penggunaan teknologi barcode dan QR code pada dokumen kendaraan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan mengurangi kasus pemalsuan. Kolaborasi antara Samsat, kepolisian, dan lembaga terkait menjadi kunci utama dalam memperkuat keamanan administrasi kendaraan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Kata Kunci: Pemalsuan STNK, Pemalsuan BPKB, Samsat, Pelayanan Publik, Polda Metro Jaya