Konser musik di Indonesia merupakan suatu prospek bisnis menjanjikan yang seringkali dilirik oleh para pelaku usaha saat ini, akan tetapi terkadang ada suatu hambatan yang berakibat pembatalan kegiatan dan masih banyak konsumen yang kebingungan siapa yang bertanggungjawab terhadap hal ini serta bagaimana mekanisme mendapatkan hak konsumen kembali. Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terkait pembatalan konser musik sepihak oleh penyelenggara.
Penelitian ini penulis melakukan studi metode penelitian yuridis normatif kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literature-literature dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalaha yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.
Perlindungan terhadap konsumen akibat pembatalan konser musik yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf h UUPK berupa ganti rugi dari pihak penyelenggara konser musik. Adapun ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku usaha berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana apabila pihak penyelenggara tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajiban untuk memberikan hak-hak konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila mengalami kerugian akibat dari pembatalan konser musik yaitu melalui upaya hukum penyelesaian sengketa yang terbagi menjadi dua yaitu non dan litigasi. Jalur di luar pengadilan (non litigasi) dapat dilakukan dengan prosedur konsultasi, negosiasi, mediasi. Jalur pengaadilan (litigasi) berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Konser Musik, Pembatalan