Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melanggar hukum dan sering kali menargetkan perempuan, menyebabkan penderitaan fisik, psikis, dan seksual. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT hadir untuk melindungi korban dan menciptakan kesejahteraan keluarga. Upaya pencegahan dan penegakan hukum penting untuk mengurangi kasus KDRT yang terus meningkat tiap tahun. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui kendala terhadap penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana dan solusinya.
Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus berkembang, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, UU PKDRT (2004) memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan KUHP lama, yang tidak secara eksplisit mengatur KDRT. UU PKDRT memperkenalkan perlindungan khusus bagi korban, termasuk rehabilitasi fisik dan psikologis, serta hukuman yang lebih berat bagi pelaku kekerasan. Meski demikian, tantangan dalam implementasi hukum ini masih ada, terutama terkait dengan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan bagi korban di tengah dinamika sosial dan kendala terhadap penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana dan solusinya, penegakan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menghadapi berbagai kendala, termasuk budaya patriarki, kurangnya fasilitas dan layanan bagi korban, kendala hukum terkait penafsiran pasal, serta faktor ekonomi dan psikologis. Korban sering enggan melapor karena stigma sosial, ketergantungan finansial, dan trauma. Solusi meliputi edukasi kesetaraan gender, penyediaan shelter, pelatihan bagi aparat penegak hukum, reformasi hukum, serta bantuan ekonomi dan psikologis bagi korban. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Kata Kunci; Penegakan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pidana