Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam pasal 30 ayat (1) huruf c bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Pembebasan bersyarat menurut ketentuan pasal 15 KUHP mengatur bahwa jika terpidana telah menjalani masa pidana 2/3 (dua pertiga) dari pidana penjara maka dinyatakan sekurang-kurangnya harus sembilan (9) bulan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.
Metode pendekatan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, dan kemudian dilanjutkan menggunakan data primer dilapangan. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dari studi pustaka dan wawancara.. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif.
Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kendal terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ialah mewajibkan narapidana untuk melapor diri setiap satu bulan sekali hingga masa percobaan berakhir. Dimana pengawasan ini meliputi kewajiban narapidana untuk melapor setiap bulan ke kantor Kejaksaan yang dilakukan oleh Jaksa atapun pegawai Kejaksaan yang telah ditunjuk. Beberapa kendala dalam pengawasan pembebasan bersyarat secara umum dapat dikategorikan dalam kendala yuridis yakni tidak terdapat aturan yang jelas mengenai peraturan pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat oleh Kejaksaan. Sedangkan kendala non yuridis yaitu minimnya jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Kendal dalam melakukan pengawasan, kendala administrasi yang kurang jelas tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan tidak adanya kesadaran narapidana terhadap proses pelaporan absensi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman narapidana terhadap mekanisme dan prosedur absensi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kendal.

Kata Kunci : Kejaksaan, Narapidana, Pembebasan Bersyarat.