HARDI, YUSNI (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH ATAS SERTIPIKAT YANG DIMILIKI DENGAN ITIKAD BAIK BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100228_fullpdf.pdf Baca Disini (4MB) | Download (4MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100228_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

UUPA dan peraturan pelaksananya tidak mengatur perlindungan hukum bagi
pembeli tanah yang beritikad baik dan terhindar dari pembatalan sertipikat hak atas
tanahnya. Adanya SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016
tentang perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang beriktikad baik, dalam
praktiknya tidak menjamin pula perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang
beritikad baik. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN memberi
wewenang kepada Peradilan TUN memutus sengketa keputusan atau ketetapan
yang dibuat oleh aparatur negara termasuk dalam pembatalan sertipikat. BPN juga
diberi wewenang menyelesaikan permohonan pembatalan sertipikat karena adanya
cacat administrasi berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun
2020 Tentang Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.
Tujuan penelitian ini menganalisis dan menemukan regulasi pembatalan
sertifikat tanah yang dimiliki dengan itikad baik belum berbasis nilai keadilan,
menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi pembatalan sertifikat tanah yang
dimiliki dengan itikad baik saat ini, dan mengalisis dan menemukan regulasi
pembatalan sertifikat tanah yang dimiliki dengan itikad baik berbasis nilai
keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis
atau empiris, dengan menggunakan paradigma constructivism. Pendekatan yang
digunakan adalah social legal research dan komparasi. Data yang digunakan adalah
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan
studi kepustakaan, data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif.
Temuan dari penelitian ini, 1) Terdapat regulasi pembatalan sertipikat yang
tidak berbasis nilai keadilan karena adanya : a) konflik norma antara kewenangan
PTUN dan kewenangan BPN yang sama-sama memiliki kewenangan dalam
penyelesaian sengketa pembatalan sertipikat. b) kekosongan norma hukum
mengenai definisi dan tolak ukur pembeli tanah yang beritikad baik, sehingga tidak
memberikan keadilan bagi pembeli tanah yang beritikad baik. 2) Selain adanya
kelemahan substansi hukum tersebutm terdapat kelemahan struktur hukum yaitu :
a) Putusan Pengadilan tentang pembatalan sertipikat yang saling bertentangan, b)
Aparat kantor pertanahan yang kurang profesional, dan adanya kelemahan kultur
hukum, yaitu a) Masih maraknya jual beli tanah di bawah tangan, dan b) Sulitnya
mendapat data yang valid dari masyarakat dalam Pendaftaran Tanah dan Jual Beli
Tanah. 3) Perlu dilakukan rekonstruksi nilai keadilan Pancasila dalam regulasi
pembatalan sertifikat tanah yang dimiliki dengan itikad baik, dan rekonstruksi
norma dalam regulasi pembatalan sertifikat tanah agar berbasis nilai keadilan,
yaitu dengan menempatkan Peradilan TUN satu-satunya lembaga yang mengadili
pembatalan sertifikat, dan mengatur perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang
beritikad baik, oleh sebab itu perlu merevisi Pasal 29 ayat (1) a, Pasal 30 ayat (1) a,
Pasal 30 ayat (2) a, dan Pasal 30 ayat (3) Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 21
Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Pembatalan, Sertipikat

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Feb 2025 06:18
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38767

Actions (login required)

View Item