PUTRA, EDY DARMA (2024) REKONSTRUKSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000364_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000364_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Penyaluran dana desa pada Tahun 2020 dijalankan sesuai peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019. Alokasi untuk dana desa dari APBN
jumlahnya mencapai Rp72 triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh sebesar
Rp960 juta. Pemerintah desa diharapkan dapat menyalurkan secara optimal untuk
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Unsur delik korupsi dana desa yaitu
penyalahgunaan wewenang dalam berbagai jabatan kepala desa dan stafnya yang
merupakan spesial delik dari unsur melawan hukum sebagai genus delict akan
selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dalam
tindak pidana korupsi dana desa banyak dijumpai seperti kerugian keuangan
Negara, penggelapan, proyek fiktif dan pemborongan yang diatur dalam
Undangundang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan di perbaharui
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Pada tahun
2020 Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 10 besar kasus korupsi yang
terjadi di lembaga sebanyak 416 kasus korupsi selama tahun 2020. Jumlah tersebut,
korupsi di sektor pemerintah desa menyumbang 141 kasus korupsi.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan paradigma konstruktivisme
dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan desain penelitian kualitatif.
Jenis data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan
datanya meliputi studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data dianalisa
dengan Analisa kualitatif.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Konstruksi sanksi tindak pidana
terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa belum berbasis nilai keadilan
dikarenakan saat ini masih memberikan banyak tumpeng tindih khususnya pada
kewenangan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian karena masing-masing memiliki
kewenangan yang sama untuk kasus korupsi dan memiliki Undang-Undang sendiri
yang menaunginya. Kondisi ini dapat menjadikan satu kasus dapat diterjemahkan
secara berbeda oleh tiga institusi yang berbeda tersebut yang pada akhirnya dapat
menimbulkan persepsi yang berbeda pada pemidanaan tindak pidana korupsi
khususnya korupsi dana desa. (2) Kelemahan-kelemahan dari penerapan sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa dapat dijelaskan dari
rendahnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifiktas pemidanaan tindak
pidana korupsi dana desa tersebut yaitu : faktor hukum, faktor penegak hukum,
faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat,
dan faktor kebudayaan. (3) Rekonstruksi yang perlu dilakukan dalam sanksi tindak
pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berbasis nilai keadilan
secara umum adalah yang terkait : penentuan kewenangan pada pihak KPK,
kepolisian atau kejaksaan secara jelas dengan tidak adanya tumpeng tindih
wewenang yang dimiliki masing-masing institusi. Untuk itu perlu ketegasan
mengenai Batasan yang jelas atas wewenang masing-masing pihak tersebut
misalnya adalah dengan menjadikan Undang Undang terpadu mengenai tindak
pidana korupsi. Rekontruksi yang lain adalah berkaitan dengan kejelasan mengenai
kerugian negara. Istilah kerugian negara dalam kasus korupsi harus dijelaskan
secara eksplisit dan siapa pihak yang melaporkan kerugian negara tersebut. Selain
itu untuk memenuhi keadilan perlu juga sebagai perimbangan adalah dengan
menghadirkan istilah potensi kerugian negara jika kebijakan dana desa kjika tidak
disalurka atau digunakan.
Kata Kunci: Korupsi; Dana Desa; Rekonstruksi.

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	17 Feb 2025 06:15
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38754

Actions (login required)

View Item