Perumahan merupakan kebutuhan dasar yang dilindungi oleh hukum di
Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang
Perumahan. Dengan meningkatnya permintaan dan terbatasnya lahan, masyarakat
beralih ke Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah yang bebas dari riba,
menggunakan akad sesuai prinsip syariah. Meskipun developer syariah seperti
Developer Property Syariah Indonesia (DPSI) menawarkan skema pembiayaan
langsung, praktik penipuan, seperti kasus Syna Group di Bandung, menunjukkan
pentingnya regulasi yang lebih ketat dan edukasi bagi masyarakat untuk
menghindari kerugian dalam pembiayaan perumahan syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menguji kebenaran
pengetahuan mengenai pembiayaan pemilikan rumah oleh developer Perumahan
syariah, menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan socio-legal
research. Metode yang diterapkan adalah deskriptif-analitis, dengan data primer
diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur hukum.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi
langsung, dengan sampel ditentukan menggunakan purposive sampling. Data yang
terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan situasi dan
menarik kesimpulan, dengan harapan memberikan pemahaman mendalam tentang
topik tersebut dalam konteks hukum dan masyarakat.
Pembiayaan perumahan syariah di Indonesia, melalui lembaga keuangan
syariah atau developer non-bank, menawarkan akses kepemilikan rumah yang adil
dan transparan, sesuai prinsip syariah. Prosesnya melibatkan akad seperti
Murabahah, Istishna, dan IMBT, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah
memiliki rumah tanpa riba, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Meskipun
Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan
jaminan hak,
implementasinya masih lemah, dan tantangan seperti kurangnya pemahaman
masyarakat serta transparansi harga pokok rumah tetap ada. Oleh karena itu,
peningkatan regulasi, edukasi masyarakat, dan kolaborasi antara developer,
konsumen, dan regulator sangat penting untuk memastikan penerapan prinsip
syariah yang efektif dan adil dalam KPR syariah.

Kata Kunci : Pembiayaan Syariah, Regulasi, Perlindungan Konsumen