AZIS, SRI LILI (2024) TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ATAS PEMALSUAN DOKUMEN PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[thumbnail of Magister Kenotariatan_21302200204_fullpdf.pdf] Text
Magister Kenotariatan_21302200204_fullpdf.pdf

| Download (1MB)
[thumbnail of Magister Kenotariatan_21302200204_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Magister Kenotariatan_21302200204_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (385kB)

Abstract

Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas
Pemalsuan Dokumen Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jual Beli, menjadi isu
penting dalam praktik hukum di Indonesia. Sebagai pejabat publik yang memiliki
wewenang untuk menyusun akta otentik, PPAT bertanggung jawab untuk
memastikan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh para pihak. Pemalsuan
dokumen tidak hanya merugikan pihak yang bertransaksi, tetapi juga dapat
merusak sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap PPAT. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Tanggung jawab hukum Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas pemalsuan dokumen para pihak dalam
pembuatan akta jual beli. 2) Hambatan dan solusi permasalahan pemalsuan
dokumen para pihak dalam pembuatan akta jual beli. 3) Bentuk dan sifat akta jual
beli.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan

(statue approach). Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif.
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh
melalui studi pustaka. Analisi dalam penelitian ini bersifat perspektif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) PPAT memiliki tanggung jawab
administratif, tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk melakukan
pemeriksaan dan verifikasi secara mendetail terhadap identitas serta dokumen
terkait, guna mencegah terjadinya pemalsuan yang dapat merugikan semua pihak.
Jika PPAT tidak mematuhi tanggung jawab administratif ini, dampaknya tidak
hanya akan memengaruhi keabsahan akta yang diterbitkan, tetapi juga berpotensi
menyebabkan kerugian hukum serta merusak reputasi PPAT itu sendiri. Selain itu,
PPAT juga memiliki tanggung jawab perdata, dalam hal ini, PPAT bisa diminta
pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh pihak-pihak akibat
pemalsuan dokumen yang tidak terdeteksi. Selain itu, PPAT juga memiliki
tanggung jawab pidana, jika PPAT terbukti terlibat, baik secara langsung maupun
karena kelalaian, dalam pemalsuan dokumen, mereka dapat dikenakan sanksi
pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini mencakup
kemungkinan tindakan hukum terhadap PPAT yang tidak menjalankan kewajiban
verifikasi dengan cermat, yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak lain
dan merusak integritas sistem hukum. 2) Pemalsuan dokumen dalam proses
pembuatan akta jual beli menghadapi sejumlah hambatan, seperti rendahnya
pemahaman hukum di kalangan masyarakat, kelemahan dalam sistem verifikasi
dokumen, dan kurangnya pelatihan untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa solusi yang dapat diterapkan
termasuk peningkatan pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya keaslian
dokumen, penerapan prosedur verifikasi yang lebih ketat, serta penguatan regulasi
terkait tanggung jawab PPAT. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi PPAT
mengenai teknik deteksi pemalsuan dan pengelolaan dokumen juga sangat
diperlukan. 3) Dokumen ini harus disusun dalam bentuk tertulis dan memenuhi
syarat formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar dapat
diakui sebagai bukti yang sah. Sifat akta jual beli bersifat mengikat bagi semua
x

pihak yang terlibat dan memberikan kepastian hukum, sehingga melindungi hakhak
pemilik
tanah
serta
pihak-pihak
lain
dalam
transaksi.

Kata
Kunci:
Tanggung
jawab,
Pemalsuan
Dokumen,
Akta Jual
Beli

Dosen Pembimbing: Riyanto, Taufan Fajar | nidn8905100020
Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited: 18 Feb 2025 06:38
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38744

Actions (login required)

View Item View Item