Memasuki era digital, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan layanan pertanahan secara
elektronik diantaranya mengenai pelayanan hak tanggungan secara digital atau
elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa
problematika pendaftaran hak tanggungan secara elektronik di kantor PPAT
Kabupaten Kendal.
Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris. Adapun seumber
dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil
wawancara dan data sekunder yang di dapatkan dari Undang-undang dan
Peraturan-Peraturan yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa pendaftaran hak tanggungan secara
elektronik di kantor PPAT Kabupaten Kendal adalah bahwa pemberian hak
tanggungan yang dilaksanakan secara elektonik tersebut dapat dilakukan kapan
saja dan dimana saja sehingga pihak debitor, PPAT dan kantor pertanahan dapat
menyesuaikan dengan waktunya masing-masing. Pendaftaran hak tanggungan
secara elektronik juga lebih memudahkan pihak PPAT untuk membebankan hak
tanggungan pada objek jaminan, karena lebih cepat dari pada menggunakan
pendaftaran secara manual dengan datang ke kantor pertanahan. Dalam
pelaksanaanya masih mengalami kesulitan dalam input dan upload dokumen,
sehingga belum tercapainya asas ketepatan waktu, kecepatan dan kemudahan,
yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan
Terintegrasi secara Elektronik. Sebaiknya dilakukan perbaikan/pembaharuan
sistem pada satu hari selama beberapa bulan sekali, jadi tidak setiap hari sistem
hak tanggungan mengalami lemah jaringan. Untuk PPAT, sebaiknya
menggunakan file sesuai ukuran dokumen yang telah di tetapkan oleh kantor
pertanahan. Agar sistem bisa membaca dan berhasil upload dokumen dengan
cepat.

IX

Kata Kunci : Problematika, Hak Tanggungan, Elektronik