Implementasi prinsip restorative justice pada penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat, pada dasarnya memiliki peranan ganda yaitu demi menegakkan hukum dan untuk mengedepankan prinsip kemanusiaan serta memberikan perlindungan pada masyarakat. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). untuk mengkaji dan menganalisis implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Grobogan; 2).untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Polres Grobogan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori sistem hukum lawrence Friedman dan Teori Keadilan Restoratif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:1) Implementasi Restoratif justice dalam tindak pidana lalu lintas dapat dilakukan dengan cara ADR (Alternative Dispute Resolution) apabila kecelakaan dalam kategori Ringan. Namun jika kecelakaan berat tidak dapat digunakan restorative justice; 2).Kendala dalam implementasi Restoratif Justice oleh Kepolisian Resor Grobogan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas adalah: (1) Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh korban meninggal dunia; (2) Pihak korban yang tidak berkenan membuat perdamaian (3) Sulitnya mencari titik temu ganti rugi materiil yang diberikan antara pelaku kepada korban. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut : melaksanakan pelatihan dan sosialisasi terhadap anggota Lantas dan Penyidik Unit Laka Lantas serta Bhabinkamtibmas Polres Grobogan perihal Restorative Justice dan Alternative Dispute Resolution sesuai dengan Perkap Nomor 6 tahun 2019; pelaksanaan Restorative Justice diwajibkan atau diupayakan yang melakukan tanda tangan surat pernyataan adalah keluarga inti baik istri suami, orang tua dan anak, serta pemangku kepentingan masyarakat (mengetahui aparat desa Lurah antara kedua belah pihak); melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan Kehakiman (Jaksa dan Hakim) terkait Pengguguran kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Restorative Justice.

Kata Kunci : Restoratif Justice, Tindak Pidana, Lalu Lintas