Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak besar terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, penggunaan bukti elektronik menjadi semakin penting, terutama di era digital saat ini. Bukti elektronik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis bukti lainnya, seperti sifatnya yang mudah dimanipulasi dan memerlukan pengolahan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara tindak pidana korupsi, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun praktik peradilannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan bukti elektronik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif untuk mengevaluasi implementasi bukti elektronik dalam proses peradilan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHAP. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan teknis dan hukum, seperti validasi keaslian bukti elektronik dan pengakuan ahli digital. Pembahasan lebih lanjut mengungkap perlunya peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani bukti elektronik serta harmonisasi regulasi untuk menjamin proses peradilan yang adil dan efektif dalam kasus tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : korupsi, bukti elektronik, pembuktian, hukum pidana, Indonesia