Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata sosial masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat angka kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Tegal saat ini sangat meningkat dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan di Polres Tegal Kota. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan – hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan di Polres Tegal Kota.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan Studi Kepustakaan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika, baik dari segi Penyidik yang menangani perkara yang dalam hal ini dilakukan oleh Penyidik Anak dilakukan oleh Polisi Wanita maupun Polisi Pria jika diperlukan/diperbantukan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu, dalam proses peyidikan juga diperlukan Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Anak diantaranya yaitu proses penyidikan harus dikemas secara kekeluargaan, penyidikan juga dapat didampingi oleh Orang Tua, Pengacara, BAPAS, Tokoh Masyarakat dan penyidik yang berasal dari unit PPA. Upaya peyelesaian perkara melalu jalur alternative juga merupakan suatu bentuk dari Perlindungan Hukum bagi anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika, penyelesaian melalui alternative yang dimaksud adalah Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika. Dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam proses penyidikannya juga mengalami beberapa hambatan – hambatan yang ditemui, antara lain : Hukum (Undang – Undang), Penegak Hukum, Waktu yang Terbatas, Hasil Laboratorium Forensik (LABFOR), Pelaksanaan Rehabilitasi, sarana dan fasilitas

Kata Kunci : Anak, Hukum, Narkotika, Perlindungan, Tindak Pidana