Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan hukum yang di berikan kepada pemegang hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah adalah adanya sertifikat tanah dan itu adalah bagian dari perlindungan hukum terhadap tanah. kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan tanah adalah dengan mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan melalui pejabat PPAT.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekuder sebagai sumber data utamanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memberikan penjelasan terkait objek yang di teliti, yang menghasilkan data diskripsi yang berbentuk kata-kata tertulis atau uraian kalimat dari orang dan perilaku yang dapat diamati.
Hasil penelitian adalah Perlindungan hukum yang di berikan kepada pemegang hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah adalah adanya sertifikat tanah dan itu adalah bagian dari perlindungan hukum terhadap tanah. Kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan tanah adalah dengan mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan melalui pejabat PPAT. Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memiliki peran penting dalam memperkuat landasan hukum atas kepemilikan tanah di Indonesia. Regulasi ini memberikan panduan yang lebih jelas dalam hal pendaftaran tanah, penetapan status kepemilikan, serta prosedur penyelesaian sengketa. Selain itu, regulasi ini berkontribusi pada tercapainya kepastian hukum yang lebih baik bagi pemegang hak atas tanah melalui upaya sertifikasi tanah secara sistematis. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sosialisasi dan hambatan administratif di tingkat daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan regulasi yang kuat untuk melindungi hak atas tanah serta perlunya peningkatan efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 agar mampu memberikan kepastian hukum yang optimal bagi masyarakat.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Atas Tanah, Bukti Kepemilikan, Pendaftaran Tanah