Pembatalan homologasi ditafsirkan sebagai proses hukum yang memungkinkan pembatalan putusan (homologasi) rencana perdamaian dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal tersebut dapat diajukan oleh kreditur separatis apabila hak-haknya tidak terpenuhi dalam proses pemungutan suara (Voting). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jelas mengatur terkait proses voting dan hak kreditur separatis. Akibat pembatalan perjanjian perdamian (homologasi) debitur berada dalam situasi kepailitan. Penelitian ini brtujuan untuk mengetahui hak kreditur separatis dalam proses voting dan akibat hukum pembatalan homologasi bagi debitur.
Metode penelitian yang dipergunakan ialah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian memakai deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data penelitiannya memakai data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan datanya dengan cara meneliti data sekunder berupa data kepustakaan dengan teknik pengumpulan datanya memakai dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku, karya ilmiah dan penelusuran pada internet. Sedangkan teknik analisis data yang penulis pergunakan ialah analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sebagaimana pada Pasal 281 juncto Pasal 280 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa, kreditur separatis berhak mengikuti proses pemungutan suara voting perdamaian dalam PKPU, tanpa kehilangan hak atas agunannya. Tidak terpenuhi hak-haknya dalam proses voting maka kreditur separatis dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan mendapat putusan pembatalan homologasi. Akibat dari pembatalan homologasi bagi debitur diklaim pailit dan pengurusan aset menjadi kewenangan kurator. Pengurusan aset tersebut guna membayar utang kepada krditur.
Kata Kunci: Tinjauan hukum, pembatalan, homologasi, kepailitan, perseroan terbatas