Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 15 Ayat (1) huruf c, mengatur tanggung jawab kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menyelidiki dan memahami peran penegak hukum dalam pencegahan penggunaan narkoba, dengan penekanan khusus pada peran serta kepolisian dalam upaya ini dan hambatan serta solusinya.
Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta sumber data primer dan sekunder. Organisasi dan interpretasi data yang dikumpulkan secara metodis merupakan bagian dari analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepolisian dalam menangani tindak penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kabupaten Demak yaitu dengan Program pembinaan, program pencegahan, program penyembuhan dengan rehabilitasi dan program penanggulangan dengan menangkap mengadili secara tegas para pengedar Narkotika yang telah terbukti. Hal ini khususnya berlaku di wilayah hukum Kepolisian Daerah Demak. Untuk memberikan efek jera kepada para penyalahguna dan pengedar narkoba serta mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi mendatang, maka upaya penegakan hukum pemberantasan penyalahgunaan narkoba harus difokuskan pada penegakan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Narkotika.