library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

REKONSTRUKSI REGULASI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN AKIBAT PELANGGARAN PROSEDUR PELAYANAN MEDIS BERBASIS NILAI KEADILAN

Detail Tugas Akhir

REKONSTRUKSI REGULASI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN AKIBAT PELANGGARAN PROSEDUR PELAYANAN MEDIS BERBASIS NILAI KEADILAN

WASLIATI, NADIA (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN AKIBAT PELANGGARAN PROSEDUR PELAYANAN MEDIS BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100212_fullpdf.pdf
PDF
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100212_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (2MB)

Abstract

Persetujuan Tindakan Medis Sering disebut dengan Informed Consent.
Membahas tentang Informed Consent, maka penulis mengutip pandangan Thiroux
sebagimana ditulis dalam buku oleh Komalawati menyatakan Informed Consent
yaitu dari segi hukum Perdata Dokter yang telah memiliki SIR dan SIP dan
membuka praktik, pada dasarya telah melakukan penawaran umum (Openbare
aaanbod). Asuhan klinis yang memberi dampak merugikan bagi pasien dikenal
dengan istilah medical error (populer di Amerika) atau adverse events (populer di
Inggris), di Indonesia sering disebut kejadian yang tidak diharapkan atau Kejadian
Tidak Diinginkan (KTD). Di Indonesia, istilah ini dikenal dengan KTD
didefinisikan sebagai suatu cedera (injury) yang disebabkan oleh manejemen medis
(bukan karena penyakit yang diderita pasien) sehingga mengakibatkan
perpanjangan masa rawat inap di rumah sakit dan menyebabkan suatu gangguan
fisik (disability) pada saat keluar dari rumah sakit, atau keduanya. Sementara,
negligence atau kelalaian (negligence) diartikan sebagai suatu perawatan medis
yang berada di bawah standar (substandard) yang telah disepakati oleh komunitas
dokter. Sebagaimana telah diuraikan di awal, bahwa transaksi terapeutik antara
dokter dengan pasien bentuknya adalah inspanning verbintenis (perjanjian upaya).
Hukum kesehatan dilihat dari objeknya mencakup segala aspek yang
berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (zorg voor de gezondheid). Adanya
perlindungan dari pemerintah kepada warganya menjamin kepastian hukum
tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pasal 28 D ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di depan hukum”Meskipun pasien tersebut sembuh atau membaik. bukan berarti
bahwa selama proses perawatan tersebut bebas dari kesalahan. Kesalahan mungkin
terjadi, tetapi tidak sampai mencederai pasien. Istilah ini dikenal dengan near miss
(nyaris cedera).

Kata Kunci: Rekonstruksi, Persetujuan Tindakan Medik dan Prosedur
Pelayanan Medis

Informasi Item

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints