Kecelakaan lalu lintas menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang
signifikan. Di antara berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan ini,
mengemudi dalam keadaan mabuk merupakan salah satu penyebab utama yang
memprihatinkan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi mabuk harus
didasari oleh prinsip-prinsip keadilan, meliputi investigasi yang adil, pertimbangan
faktor-faktor pendukung, dan penghormatan terhadap hak-hak pelaku. Penelitian
ini mengkaji rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana terhadap
pengemudi dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,
dengan fokus pada penerapan nilai-nilai keadilan. dalam konteks hukum pidana,
pengemudi yang berkendara dalam keadaan mabuk sering kali menimbulkan risiko
tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam regulasi
pertanggungjawaban pidana yang ada saat ini, khususnya dalam UU LLAJ No. 22
Tahun 2009 dalam pasal 283,310 dan 311, masih memiliki kelemahan dan belum
sepenuhnya berbasis nilai keadilan. Melalui pendekatan Penelitian hukum normatif
difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori
hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dalam
penelitian ini mengeksplorasi kelemahan dalam regulasi yang berlaku dan
dampaknya terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Hasil Penelitianya yaitu
regulasi pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi dalam keadaan mabuk
yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia, dengan fokus pada belum
tercapainya basis nilai keadilan dalam regulasi tersebut. Penelitian ini menemukan
bahwa regulasi pertanggungjawaban pidana yang ada saat ini, khususnya dalam UU
LLAJ No. 22 Tahun 2009 dalam pasal 283,310 dan 311, masih memiliki kelemahan
dan belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan. Kelemahan tersebut terlihat dari
beberapa aspek, yaitu: Sanksi yang relatif ringan, Hukuman bagi pengemudi mabuk
yang mengakibatkan kecelakaan, terutama jika tidak mengakibatkan korban jiwa,
masih tergolong ringan dan tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang
ditimbulkan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan keluarga korban,
Kurangnya perhatian terhadap aspek rehabilitasi, Regulasi kurang memperhatikan
aspek rehabilitasi bagi pengemudi mabuk, sehingga cenderung berfokus pada
hukuman dan tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri
dan mencegah pengulangan pelanggaranProses penegakan hukum yang belum
efektif: Penegakan hukum terkait mengemudi dalam keadaan mabuk masih
menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya sumber daya, kurangnya
kesadaran masyarakat, dan masih rendahnya tingkat kepercayaan terhadap
penegakan hukum. Kurangnya partisipasi publik: Masyarakat belum dilibatkan
secara efektif dalam proses penyusunan dan evaluasi regulasi, sehingga regulasi
yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan harapan
masyarakat. Sehingga Merekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana
terhadap pengemudi mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di
Indonesia merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil
dan efektif.
Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi Pertanggungjawaban Pidana, Pengemudi
Mabuk Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, Nilai Keadilan.