NUR, MOHAMAD (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PERAN INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH BERDASARKAN NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100164_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100164_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Pengawasan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan
aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan
pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis dan menemukan
regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di
lingkungan Kepolisian Daerah belum berdasarkan nilai keadilan, 2) untuk untuk
menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi peran Inspektorat
Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian
Daerah saat ini, 3) untuk merekonstruksi regulasi peran Inspektorat Pengawasan
Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah
berdasarkan nilai keadilan.
Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan
metode pendekatan socio legal research, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan
sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data
menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah
dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah belum
berkeadilan adalah bahwa secara regulasi Itwasda dalam fungsi pengawasan masih
dibawah Kapolda, sehingga secara susunan organisasi kewenangan Itwasda masih
belum optimal. Sehingga dipandang perlunya menempatkan bidang pengawasan ini
langsung dibawah Kapolri.; 2) Kelemahan regulasi peran Inspektorat Pengawasan
Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah saat ini
yaitu kelemahan dari aspek substansi hukum adalah belum ada payung hukum yang
secara khusus mengatur regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam
upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah. Pada aspek struktur
hukum adalah kurang optimalnya sinergitas antar bagian yang terorganisir dengan
Itwasda. Pada aspek budaya hukum adalah bahwa seringkali masyarakat enggan
melakukan pengaduan sehingga perlu ada payung hukumnya; 3) Rekonstruksi
regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di
lingkungan Kepolisian Daerah berdasarkan nilai keadilan yaitu : Rekonstruksi nilai
yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi peran Inspektorat
Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian
Daerah yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis nilai keadilan.
Rekonstruksi Norma pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Daerah Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 8 Ayat 2.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Itwasda, Korupsi.

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	10 Feb 2025 01:50
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37449

Actions (login required)

View Item